Susi Susanti : Gunakan Nalar Kritis, Tidak Represif dalam Bertindak

Susi Susanti : Gunakan Nalar Kritis, Tidak Represif dalam Bertindak
Susi Susanti : Gunakan Nalar Kritis, Tidak Represif dalam Bertindak

RUJUKANNEWS.com – Polemik beberapa kebijakan menuai perhatian besar, apalagi bagi kalangan mahasiswa. Mereka dikira sudah mati dalam gerakan. Pada Selasa, 24 september 2019 hingga 2 oktober 2019 bertepatan pada hari peringatan tani nasional dan menyasar pula di hari peringatan Gerakan 30 september mahasiswa kembali menggaungkan perannya sebagai social of control. Mobilisasi massa besar-besaran dilakukan dari berbagai penjuru kampus, mulai dari penggiat organisasi intra kampus hingga ekstra kampus.

Sudah jauh-jauh hari grand issue tersebut menjadi pembahasan yang amat menggelitik, Itupun jika substansinya benar-benar sampai dipikiran bagi yang mengikuti perkembangannya. Hal itulah yang mendorong segenap mahasiswa kembali turun ke jalan menyuarakan aspirasinya. Namun, ada ada saja netizen yang mengatakan gerakan kali ini ditunggangi oleh elit politik. Suatu prasangka yang tidak berdasar, jika penulis sendiri pikir-pikir. Itu mungkin dilakukan pada massa yang tidak menjaga nalar kritisnya.

Pada massa yang bahkan dibayar oleh elit politik. Tapi tidak untuk pada aksi kali ini. Seperti yang dibahasakan Ketua BEM UGM, Atiatul Muqtadir “Mahasiswa bukan manusia bodoh, ia terpelajar.”
Sudah sepatutnya mahasiswa menggelorakan perubahan, jika mereka sudah berada pada tataran sadar bahwa ada beberapa kebijakan yang dikeluarkan wakil rakyat yang justru tidak prorakyat. Dan setelah dilakukan pengkajian terkait UU KUHP, RUU Pertambangan Minerba, RUU Pertanahan, RUU Pemasyarakatan dan lain-lain.

Dianggapnya kebijakan tersebut melenceng dari kehendak rakyat. Hal inilah yang membuat mahasiswa menggebu-gebu turun ke jalan menyuarakan penolakannya terhadap kebijakan tersebut. Mereka tidak tanggung-tanggung melibatkan dirinya dalam pengawalan isu ini hingga korban berjatuhan pun, mereka tetap gigih melanjutkan tuntutannya.

“September berdarah” pelabelan nama itu yang diberikan para demostran pada peristiwa Aksi di Makassar, tepat di depan Gedung DPRD,Sulsel.

Dari arah utara, selatan, timur hingga barat sejumlah titik jalan lumpuh akibat pemblokkan. Sejuta massa berdatangan dengan memakai atribut kebanggaannya masing-masing sebagai penanda. Menariknya, pamphlet-pamplet bertebaran di sosialmedia sehingga sempat tranding topic dan menempati rating teratas di twitter dengan hastag Hidup Mahasiswa.

Dibalik kobaran semangat para demonstran, nyata-nyata aspirasi mereka hanya disambut gas air mata dan tindakan represif aparat polisi. Mereka dihamburkan seperti halnya binatang yang kehilangan arah dengan alasan pengendalian massa (dalmas).

Beberapa dari mereka melawan, sudah tentu konsekuensinya harus siap dihajar bahkan ditumpahkan darahnya. Lebih ngerinya lagi, ada yang dianiaya sampai-sampai menghembuskan nafas terakhir. Suatu tindakan criminal yang tidak semestinya dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Menengok data Komnas HAM Januari-April 2008 hanya dalam kurun waktu empat bulan di seluruh Indonesia tercatat ada 180 kasus kekerasan yang dilakukan polisi dalam mengendalikan massa. Padahal, katanya terpelajar dan paham persoalan hukum? Tetapi realitanya, mereka bertindak tidak wajar, sewenang-wenang hingga melampaui kewenangannya selaku pengayom masyarakat.

Kemungkinan besar para aparat yang bertindak demikian tidak pernah menengok aturan. Padahal jelas dalam Peraturan Kapolri No.9 Tahun 2008 ada hal-hal yang harus dihindari dalam keadaan terpaksapun misalnya tindakan aparat yang spontanitas dan emosional mengejar massa, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul.

Menyaksikan peristiwa tersebut, dari tahun 1998 hingga aksi sekarang. Selalu saja antara mahasiswa dan aparat polisi berbenturan arah. Saling menghadang satu sama lain. Lupa menggunakan nalar kritis kalau sudah di area. Seakan-akan mereka adalah lawan di negeri sendiri.

Dari penulis sendiri berharap, Di aksi-aksi selanjutnya antara mahasiswa yang turun menyuarakan aspirasinya maupun aspirasi rakyat tetap dalam keadaan tertib, sehingga aparat polisi juga tidak mudah terpancing berbuat diluar kesadaran. Semestinya ada perubahan untuk kemajuan gerakan.

Kemudian, bukan hanya mahasiswa yang perlu menggunakan nalar kritisnya dalam mengkaji permasalahan, tetapi para aparat kepolisian harus paham, bahwa ada prosedur dalam pengendalian massa. Dalam kondisi apapun, protap tidak membenarkan anggota satuan dalmas bersikap arogan dan mudah terpancing perilaku massa.

tidak bertindak represif diluar prosedur apalagi menghadang mundur massa hingga menelan nyawa. Hal ini termaktub dalam Peraturan Kapolri No.16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa (Protap Dalmas) Pasal 7 ayat (1). Diharapkan prosedur tetap kepala kepolisian negara bukan sekedar kebijakan di atas kertas. Tetapi lebih mewujud kepada praktik di lapangan.
Bangkitlah Gerakan Mahasiswa.

Penulis : Susi Susanti (Mahasiswa Jurusan PPKn Universitas Negeri Makassar)
Loading...