Albar ketua Umum GEMEI Menolak Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja yang Dinilai Merugikan Masyarakat.

MAKASSAR – Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah tak boleh mengabaikan suara mahasiswa, buruh, dan aktivis masyarakat sipil yang menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Penolakan itu kemarin disampaikan lewat Albar GEMEI ( gerakan mahasiswa ekonomi Indonesia)

Pengabaian atas suara-suara kritis ini tak hanya akan meneguhkan pandangan bahwa pemerintah dan DPR sengaja menutup akses pada aspirasi publik, tapi juga berpotensi menjerumuskan Indonesia ke dalam krisis berkepanjangan. “Janji Presiden Joko Widodo dan jajaran menterinya untuk memberi kesempatan kepada publik memberikan masukan atas rancangan peraturan ini harus ditepati” Tegas albar

Sayangnya, saat ini, ada indikasi pemerintah cenderung menolak mendengarkan suara yang kritis terhadap rancangan omnibus law. Bahkan sejumlah laporan dari beberapa elemen masyarakat sipil mengungkap adanya upaya pembungkaman atas mereka yang berusaha menyuarakan penolakan RUU Cipta Kerja.
Sejumlah mahasiswa yang sedang merancang demonstrasi menolak peraturan sapu jagat ini. Namun momentum ini kami dari gemei menolak omnibus law.
Kami akan melakukan aksi besar-besar menolak RUU Cipta Kerja di depan gedung DPR di kawasan Senayan nantinya

“Upaya kriminalisasi terhadap mahasiswa, buruh, dan aktivis yang menolak omnibus law ini jelas bertentangan dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberi ruang untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Mereka yang berusaha menghalangi warga negara menyampaikan aspirasinya.
Apalagi, proses perumusan RUU Cipta Kerja ini sudah keliru sejak awal. Materi pembahasan naskah peraturan ini dirahasiakan dari publik, sesuatu yang jelas menyalahi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Khalayak ramai baru diundang untuk memberikan masukan setelah naskah aturan ini diajukan pemerintah ke DPR”. tegas Albar

“Belum lagi soal isinya. RUU Cipta Kerja akan mengubah 1.244 pasal di lebih dari 79 undang-undang. Bukan hanya peraturan soal gaji, hubungan kerja, dan hak buruh, omnibus law ini juga akan menghilangkan sejumlah aturan mengenai perlindungan lingkungan dan izin berusaha. Tanpa kajian yang memadai, mengubah sekian banyak peraturan justru akan menimbulkan bencana baru dari sisi kepastian berusaha dan investasi” pungkasnya

Bisa dipastikan, aksi gemei dan gerakan masyarakat sipil bersama-sama untuk menolak omnibus law. Alih-alih berkeras menolak suara berbeda dan mencoba mengegolkan peraturan yang sudah keliru sedari awal ini, pemerintah sebaiknya berkompromi dan mendengarkan masukan dari khalayak ramai. “Presiden Jokowi harus segera menarik RUU Cipta Kerja dari DPR, jika aksi kami tidak di tanggapi maka kami dari GEMEI akan melakukan aksi besar-besaran seluruh Indonesia”. Terang Albar kepada awak media

Albar mengatakan melalui Hasil rapat gemei “Jika uu Omnibus law d tetapkan maka itu hanya menguntungkan investor asing dan merugikan masyarakat kecil,pemerintah jangan menjadikan alasan covid-19 sebagai pengalihan isu sehingga perekonomian Indonesia menurun sehingga pemerintah berupaya menetapkan uu Omnibus law”

Penulis : Albar ketua umum GEMEI( gerakan mahasiswa ekonomi Indonesia )

 

Ar Media Kreatif - Jasa pembuatan website Portal Berita, Toko Online, Perusahaan, Bisnis, Landing Page, DLL. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi kami WhatsApp

Rekomendasi