Menatap Ruang Demokrasi Indonesia

Menatap Ruang Demokrasi Indonesia
Oleh: Iqbal Nurrahim – Mahasiswa Universitas Gadjah Mada

RUJUKANNEWS.com – Reformasi telah membawa angin segar bagi kehidupan demokrasi dan bernegara di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi dengan cepat. Dalam studi yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada dengan Oslo University dalam penelitian yang berjudul Power, Wealth and Democracy (PWD) disebutkan bahwa terdapat kemajuan yang cukup berarti terutama terkait dengan kebebasan sipil dan kebebasan politik.

Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa 50 persen informan mengatakan lembaga-lembaga yang berperan untuk memajukan kebebasan sipil dan politik serta pemilu menjalankan tugas dengan cukup baik. Tidak demikian untuk bidang penegakan hukum (rule of law) dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang masih dalam kondisi mengenaskan. Catatan khusus juga pada lembaga yang seharusnya mewakili kepentingan rakyat (merepresentasikan rakyat) sama buruknya atau bahkan lebih parah. Implikasi dari kegagalan representasi tersebut adalah kelemahan dalam penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan.

istilah ‘demokratisasi di Indonesia mandeg’ digunakan Olle Turnquist guna menjelaskan kondisi demokrasi di Indonesia. Kita juga menyaksikan demonstrasi secara masif oleh para mahasiswa di akhir tahun lalu yang dikenal dengan aksi ‘reformasi dikorupsi’. Dua judul tersebut saling berhubungan.

‘Reformasi Dikorupsi’ adalah ungkapan mendalam untuk menggambarkan kondisi demokrasi di Indonesia dan mandegnya demokratisasi di Indonesia. Tuntutan para mahasiswa jelas menggambarkan bahwa agenda reformasi belum kunjung selesai. Reformasi justru dikorupsi, agenda reformasi dan demokratisasi justru dibajak. Jika kita mengacu dengan thesis yang diungkapkan oleh Jeffrey Winters dan Vedi Hadiz maka akan ditemukan benang merah mengapa demokrasi di Indonesia mandeg.

Jeffry Winters memberikan thesis bahwa ruang demokrasi di Indonesia direbut dan dikuasai oleh Oligarki. Dalam International Encylopedia of Social Sciences ,oligarki didefinisikan sebagai “bentuk pemerintahan dimana kekuasaan berada di tangan minoritas kecil”. Namun, Winters (2011) menyatakan bahwa oligarki memilki dua dimensi. Dimensi pertama adalah oligarki memiliki dasar kekuasaan yaitu kekayaan material (orang-orang yang menguasai sumberdaya alam).

Dimensi kedua, Oligarki memilki jangkauan kekuasaan yang luas dan sistemik, meskipun dirinya adalah minoritas dalam suatu komunitas. Sejatinya tidak ada perubahan berarti sejak berakhirnya rezim orde baru kecuali bahwa Indonesia tidak lagi dipimpin oleh diktaktor.

Justru dengan adanya desentralisasi dipasca-reformasi hal tersebut memudahkan para oligarki untuk mendapatan akses ke kontrak dan konsensi melalui politik. Vedi Hadiz dan Ricard Robinson (2004) memiliki argument yang sama bahwa jejaring kekuasaan oligarki sebagai kekuatan sosial yang dibangun sejak Orde Baru tidak otomatis kehilangan kekuasaanya.

Jejaring kekuasaan oligarki itu tetap menjadi kekuatan sosial dominan pasca Orde Baru. Ricard Robinson dan Vedi Hadiz dalam bukunya yang berjudul “Reorganizing Power in Indonesia : The Politics of Oligarcy in an Age of Market “memberikan penjelasan bahwa oligarki telah bertransformasi menyesuaikan konteks politik Indonesia pasca reformasi.

Di tahun 2020 ini Riau merupakan salah satu daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak. Ada 9 dari total 12 Kabupaten/Kota yang akan menghadapi pemilihan serentak kali ini diantaranya Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu, Bengkalis, Pelalawan, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, Rokan Hilir, Siak, dan Kota Dumai. Berbagai jenis konstelasi politik pun sudah terlihat di daerah-daerah tersebut. Baliho sudah tersebar dimana-mana, kampanye sebagai calon kepala daerah bahkan sudah dimulai sebelum masa kampanye itu sendiri diresmikan oleh KPUD.

Besarnya animo masyarakat pada pemilihan presiden di tahun silam merupakan salah satu bentuk proaktif dalam agenda demokrasi di Indonesia. Animo ini harusnya dapat dipertahankan ketika masuk ke pilkada daerah masing-masing. Multiplier effect yang dimunculkan akibat computational propaganda yang sangat masif memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk lebih peduli dengan perkembangan dan kemajuan daerahnya. Jangan sampai ruang demokrasi yang sudah terbuka dengan luas ini tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Proses check and balance kepada pemerintahan merupakan suatu kewajaran, namun harus diikuti dengan moralitas yang baik pula. Jangan lagi masyarakat kita memilih hanya karena rupa, ataupun kalender yang dibagikan, maupun instrumen politik yang sifatnya materil belaka. Ada rekam jejak yang bisa ditelaah, narasi politik yang bisa kita bedah bersama, serta hal-hal substansial lain yang lebih penting untuk kita kedepankan demi kemajuan dan perkembangan daerah kita.

. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat Provinsi Riau merupakan daerah dengan persentase dengan jumlah pemilih paling kecil pada pilkada serentak tahun 2018 lalu, bersama Kalimantan Timur di angka 58 persen.

Jumlah pengguna hak pilih sebanyak 2,14 juta dari jumlah DPT Riau yang mencapai 3,6 juta lebih pemilih. Fakta yang cukup ironis ini menjadi tugas besar bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk meningkatkan persentase tersebut. Berkaca pada salah satu kabupaten yang kepala daerahnya sudah double winner di dua periode yang berbeda menjadi tersangka kasus korupsi oleh KPK, tentu hal-hal seperti ini harus kita cegah sedini mungkin. Jangan sampai ruang demokrasi kita stagnan, dan hidup hanya ketika ada kontestasi politik belaka. Padahal, sejatinya proses demokrasi harus selalu aktif agar tidak tercipta oligarki di daerah tersebut.

Kolaborasi antara masyarakat dengan berbagai golongan usia menjadi kunci penting bagi terciptanya ruang demokrasi yang lebih baik. Penggunaan sosial media dalam kampanye, penyebaran berita, diskusi, menjadi saran penting dan harus dapat digunakan secara bijak. kementerian komunikasi dan informasi menyampaikan bahwa penyebaran hoaks terjadi pada masyarakat di usia 45 tahun ke atas. Di sini generasi muda yang dikenal milenial harus mampu mengimbangi dan mengingatkan perlunya proses cek kebenaran suatu berita/kejadian. Hal ini penting agar masyarakat tidak lagi tersugesti dengan hal-hal yang hanya mengundang sensasi namun tidak memiliki substansi. Ruang demokrasi ini harus terus diasah dan dimulai dari sejak dini.

Pada intinya, hari ini ruang demokrasi kita tidak menjadi titik temu masyarakat. Ruang demokrasi kita dibajak dan dikorupsi. Ae Proyono menjelaskan bahwa demokrasi memilki tiga elemen penting. Tiga elemen penting tersebut adalah kedaulatan rakyat yang dapat dilihat dari partisipasi rakyat; kedua, kompetisi politik, ketiga partisipasi atau kontrol publik. Namun, pelaksanaan demokrasi kita hari ini hanya dimaknai sebagai kompetisi politik. Kompetisi politik yang hanya dimaknai sebagai pemilu (demokrasi prosedural). Pada akhirnya demos tidak menjadi demos pada mestinya, demos hanya menjadi voters. Ruang demokrasi pada akhirnya dibajak dan dikorupsi.

 

Ar Media Kreatif - Jasa pembuatan website Portal Berita, Toko Online, Perusahaan, Bisnis, Landing Page, DLL. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi kami WhatsApp

Rekomendasi