Jika Pekerjaan Draenase Tidak sesuai RAB, Kepala Kecamatan Kelara Akan Memberikan Sangsi Pemecatan

RUJUKANNEWS.COM,JENEPONTO – Penggunaan Dana Desa (DD) di Desa Gantarang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto tahun 2019 tahap awal sudah berjalan, yang dijabat langsung oleh Kepala Kecamatan Kelara sebagai Pelaksana Tugas(PLT).Selasa,(09/07/2019).

Akan tetapi salah satu titik Pembangunan Dana Desa (DD)Fisik yaitu pekerjaan Draenase di Desa Gantarang, panjang kurang lebih 200 meter dengan total biaya Rp. 200 juta lebih diduga tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Dimana pekerjaan Draenase itu Rincia Anggaran Biaya (RAB)untuk Pembangunan baru, akan tetapi kenyataan dilapangan hanya direhap, dan tidak ada papan informasi yang di pasang pada titik pekerjaan Draenase,ditambah lagi material pasir yang digunakan diduga bercampur lumpur yang berdampak pada lemahnya ketahanan pada Bangunan Draenase.

H. M. Nas. Tangnga Pelaksana Tugas (PLT) Desa Gantarang saat di konfirmasi oleh media rujukannews.com,bersama Tim Investigasi Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Laskar Pemberatasan Korupsi (DPP LLPK)membenarkan adanya pekerjaan Draenase di Desa Gantarang dari Dana Desa (DD) fisik dan di Rincian Anggaran Biaya (RAB) adalah pembangunan baru. dirinya belum mengetahui persis tentang pekerjaan itu direhap atau bagamana dengan adanya salah satu penanggung jawab Tim TPK dilapangan.

” Memang ada pekerjaan Draenase di Desa Gantarang dari DD fisik dan di RAB itu pembangunan baru bukan rehap saya sebagai PLT Desa belum mengetahui persis perkerjaan itu direhap atau tidak, karna ada saya pasang pelaksana penanggung jawab pekerjaan dilapangan”.jawabnya

Jika Pekerjaan Draenase Tidak sesuai RAB, Kepala Kecamatan Kelara Akan Memberikan Sangsi Pemecatan 1

lanjut H. M. Nas. Tangnga dengan adanya penyampain dari mitra Lembaga dan media dia akan turun langsung dilapangn cek pembangunan Draenase itu, dan apa bila ditemukan ketidak sesuaian pekerjaan dengan RAB dan material pasir yang di gunakan bercapur lumpur dia akan memberikan sangsi pemecatan kepada pelaksana penanggung jawab pekerjaan dilapangan.

” Dengan adanya informasi dari mitra LSM dan media saya akan turun cek langsung bangunan draenase itu dilapangan,apabila saya temukan ketidak sesuain dengan RAB termasuk material pasir yang digunakan bercampur lumpur saya sebagai PLT Desa akan memberikan sangsi pemecatan pada pelaksana penanggung jawab pekerjaan dilapangan dan siap untuk memperbaiki ulang pekerjaan”,tegasnya.

Jika Pekerjaan Draenase Tidak sesuai RAB, Kepala Kecamatan Kelara Akan Memberikan Sangsi Pemecatan 2

Diketahui Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD)adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambilkan dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

Berapakah besaran ADD yang diterima setiap Desa?

Besaran ADD masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun adalah  sepuluh persen (10%) dari DBH dan DAU yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten/Kota. Pengalokasian setiap Desa dan tata cara penggunaan ADD diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota yang ditetapkan setiap tahun.

Dari data hasil investigasi tim Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Laskar Pemberantasan Korupsi (DPP LLPK) akan disimpan menjadi dokumentasi untuk di tindak lanjuti nanti pada akhir tahun.( Mustapa)

Loading...