OPINI : Krisis Legistimasi Politik Negeri

Krisis legistimasi politik Negeri

RUJUKANNEWS.com – Indonesia tidak tersusun dari batas peta, melainkan terlahir dari perjuangan murni para pemuda yang menjadi modal utama dari eksistensinya bangsa Indonesia. Namun, perpecahan terus kembali merajalela yang menimbulkan pertumpahan darah bagi rakyat Indonesia, yang banyak mencuri perhatian publik dari negara-negara tetangga, mulai dari bencana alam yang melanda sampai disintegrasi bangsa.
Sejak dahulu agama menjadi sebuah alasan yang jelas untuk mencoba menciptakan perdamaian dunia khususnya di Indonesia, akan tetapi ironinya agama sering menjadi katalis dalam menciptakan konflik sehingga menimbulkan sensitifitas dalam perkara politik yang berbalut agama. Seperti kasus yang terjadi dan bermula pada pidato penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok di tahun 2016 silam yang kemudian menjadi viral di berbagai media, (news Liputan6.com).

Bukan hanya kasus penistaan agama saja yang menjadi penghias kegagalan bangsa Indonesia, namun kasus pemilu yang terus memanas di tahun 2019 antara kubu oposisi yang mendukung Prabowo serta pendukung Jokowi, (nasional.kompas.com).
Pada kasus pemilu yang terjadi di tahun 2019 merupakan salah satu puncak tertinggi dari segala bentuk sentimental politik, bahkan menimbulkan kericuhan serta banyak korban jiwa yang meninggal akibat terserang penyakit setelah melaksanakan tugasnya menjadi petugas pesta demokrasi, dan ini merupakan bentuk ilustrasi dari kegagalannya sistem demokrasi di Indonesia.

Selain itu, munculnya masalah politik negara, yaitu di Indonesia tentang kolusi, korupsi dan nepotisme yang membuat Indonesia semakin terpuruk, dalam hal ini yang paling utama adalah kepercayaan masyarakat mulai berkurang bahkan hilang karena tidak percaya lagi dengan perpolitikan yang ada. Menurut Hasil Survei Tim LSI (Lembaga Survei Indonesia) Rabu,13 November 2019 menunjukkan bahwa kondisi politik nasional Indonesia yang kurang baik. Dalam survei tersebut LSI mencatat bahwa dari 1.200 responden pada survei Juli 2018 sebelum pilpres, hasil survei LSI Denny JA, mencatat publik yang percaya Presiden bekerja untuk kepentingan rakyat sebesar 81.5 % namun, kepercayaan itu melorot setelah pilpres menjadi 75.2 %. Penurunan sekitar 6.3 % ini salah satunya disebabkan polarisasi politik selama pemilu 2019 yang cenderung didominasi oleh pembelahan politik yang terjadi di Indonesia (CNN.Indonesia).

Baca Juga

Dari data di atas cukup menjadi bukti bahwa demokrasi tak seindah teorinya. Kita bisa menyaksikan betapa “kebebasan” yang menjadi asas demokrasi justru memberikan peluang untuk rezim bersikap represif, otoriter dan curang demi mempertahankan kekuasaannya dalam menjabat di pemerintahan. Hal ini lah yang membuat sifat demokrasi hilang sedikit demi sedikit di dalam aturan UUD negara Indonesia, yang seharusnya hukum ditegakkan dengan sebijak mungkin dalam mengatasi semua permasalahan yang ada, namun malah terbengkalai dan tidak teraplikasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Tumbuhnya konflik adalah salah satunya dilakukan oleh oknum-oknum yang menggunakan penyimpangan yang tidak benar. Oknum-oknum yang menggunakan penyimpangan dari politik adalah orang-orang yang berkecimpung dalam pemerintahan, namun bisa juga digunakan oleh orang-orang yang mempunyai posisi yang cukup tinggi di masyarakat. Sebagai salah satu kasusnya adalah sesuai dengan kasus di atas, yaitu KKN.

Maka tak heran bila Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam, rakyatnya tetap dalam lumbung kemiskinan. Bahkan rakyat tak sedikitpun diberikan jaminan cuma-cuma dalam kesehatan. Jika keadaan sudah makin menyakitkan, bukankah kebangkitan untuk perubahan harus disuarakan ? bila penguasa dalam demokrasi kapitalisme yang diadopsi dari Barat itu tidak memihak rakyat, maka sudah seharusnya rakyat mencari sistem yang melahirkan para penguasa amanah dan mampu mengurus rakyat tanpa adanya perbedaan.

Ketimpangan sosial dan ketidakadilan global akibat keserakahan para kapitalis telah mengubah wajah Indonesia menjadi suram, kelak di akhir zaman akan banyak ditemui kabilah atau masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang munafik. Orang yang buruk ini ketika naik pangkatnya menjadi seorang pemimpin, maka yang akan timbul selanjutnya adalah kerusakan yang parah.

Akibatnya, masyarakat juga akan menjadi rusak. Kondisi seperti ini pernah diterangkan oleh imam Al- Ghozali bahwa apabila masyarakat telah rusak, itu dikarenakan pemimpinnya rusak, pemimpin rusak karena ulamanya rusak, dan rusaknya ulama karena rusaknya ilmu. Jadi, inti dari semua kerusakan adalah masalah ilmu. Banyak ilmu yang dikorupsi kemudian mengakibatkan rusaknya Negara. Apabila hanya materi yang dikorupsi, maka kerugian yang terjadi akan tampak pada masalah keuangan Negara. Namun apabila ilmu yang sudah dikorupsi, maka akibatnya yang terjadi adalah rusaknya masyarakat yang mengakibatkan rusaknya Negara.

Penulis : Kiki Sofiyani, Mahasiswa semester 1 (satu) Prodi Ilmu Komunikasi Fisip Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Ar Media Kreatif - Jasa pembuatan website Portal Berita, Toko Online, Perusahaan, Bisnis, Landing Page, DLL. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi kami WhatsApp

Rekomendasi