Menu
one reference a million information

Bikin Resah Mafia Tanah

  • Bagikan

[ad_1]

SEBAGAI putra Surabaya, Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta sangat paham dengan praktik penguasaan tanah secara sewenang-wenang (diistilahkan dengan mafia tanah) di tanah kelahirannya. Karena itu, pemberantasan mafia tanah menjadi salah satu program prioritasnya. Bukan hanya di Surabaya, melainkan juga di Jawa Timur.

Nico sangat serius dengan programnya. Sarana pendukung dari hulu ke hilir sudah disiapkan dengan sangat matang. Dari menggandeng asosiasi kontraktor properti, kantor pertanahan, kejaksaan, hingga pengadilan. Juga membuat hotline khusus untuk pengaduan.

Kasus tanah selalu menarik. Ada trik dan intrik yang unik. Modusnya pelik. Kadang dilakukan orang yang tak dikenal sebelumnya. Kadang teman dekat. Tak jarang pula pelakunya saudara sendiri.

Sudah dua tahun ini, Jawa Pos rutin memberitakan kasus tanah. Untuk berbagi informasi dengan pembaca agar bisa terhindar dari jebakan mafia tanah. Meski, pelakunya tidak pernah merasa sebagai mafia. Dan mungkin tidak mau disebut mafia.

Praktik mafia tanah boleh dibilang mengerikan dan keji. Pemilik tanah bisa secara tidak sadar kehilangan tanahnya. Hilangnya pun tampak dan memang dibikin seolah-olah prosedural. Tahu-tahu, sertifikat tanah sudah menjadi atas nama orang lain. Meski, tidak ada pengalihan hak. Ngerinya, sertifikat hasil penguasaan sepihak itu sah dan asli.

Dua tahun lalu, kejadian tersebut menimpa seorang pemilik tanah di Surabaya Timur. Dia membeli secara sah kepada pemilik tanah.

Selang beberapa tahun, dia diusir dari tanah tersebut karena ada yang mengaku sebagai pemilik tanah. Pemilik baru itu memegang sertifikat. Saat dicek, sertifikat itu asli. Padahal, selama ini dia tidak menjual tanahnya kepada siapa pun.

Ternyata ada yang sengaja membuat sertifikat baru. Menggunakan jalur hukum. Hasilnya pun legal. Hanya caranya yang tidak benar.

Modusnya, memanfaatkan seorang nenek berusia 83 tahun. Dia ahli waris pemilik tanah terdahulu. Nenek itu diminta memberikan keterangan di depan notaris, sebagai ahli waris dia tidak pernah menjual tanah warisan itu. Imbalannya Rp 3 juta.

Pengakuan tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan sertifikat yang dipegang pembeli pertama. Kantor pertanahan jadi tergugat. Pemilik tanah yang sah tidak menjadi pihak tergugat dalam gugatan tersebut. Dia pun tidak tahu-menahu bahwa tanah miliknya sedang dipersengketakan.



[ad_2]

Sumber Berita

  • Bagikan