OPINI : Hukum dan kebijakan publik

Riska Indah Puspita

RUJUKANNEWS.com – Buku yang berjudul Hukum dan Kebijakan Publik karya (Suratman, Hayat, Umi Salamah, 2019) merupakan sebuah referensi yang dapat membantu pengetahuan didalam bidang hukum dan kebijakan publik, khususnya dalam studi hukum administrasi Negara terutama menyangkut kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Disamping itu buku ini juga memaparkan berbagai pendapat pakar ilmu mengenai kebijakan publik, mulai dari definisi, konsep, pendekatan, strategi dan model. Buku ini sangat relevan bila dijadikan refrensi bagi pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi, dan khususnya bagi mahasiswa jurusan administrasi publik, program sarjana, pascasarjana, tidak hanya mahasiswa melainkan juga para penyelenggara Negara, praktisi hokum, LSM, ataupun masyarakat pada umumnya..

Pada lembar pembukaan, bagian bab 1 dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial, hakikat manusia sebagai makhluk sosial atau sering kita sebut sebagai masyarakat. Latar belakang yang menjadi penyebab manusia hidup bermasyarakat atau berinteraksi dengan sesama dalam kehidupannya adalah untuk menghasilkan pergaulan hidup dalam suatu kelompok soial.

Seorang manusia tidak memiliki peranan khas, juga mempunyai kepribadian serta pola tingkah laku spesifik dirinya, baik didalam lingkungan sosial maupun dalam lingkungan keluarga. Secara umum fungsi keluarga meliputi pengaturan seksual, reproduksi, sosialisasi, pemeliharaan, penempatan anak dalam masyarakat, pemuas kebutuhan perseorangan dan sebagai control sosial.

Kembali kepada keluarga, menjadi tantangan dan tututan menciptakan susasana yang serasi dalam membina menjadi anggota masyarakat (makhluk sosial) sesuai dengan karakter keindonesiaan. Dimana manusia sangat perlu moralitas dan hukum. Antara hukum dan moral terdapat hubungan yang sangat erat sekali.

Manusia harus memiliki norma atau kaidah sosial yang menjadi pedoman berperilaku dalam masyarakat yaitu norma/kaidah agama, kesusilaan, kebiasaan dan hokum. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia adalah makhluk sosial yakni makhluk yang selalu berinteraksi dan membutuhkan bantuan dengan sesamanya.

Pada bab 2 ini berisi serta menjelaskan tentang, kaidah hukum, melakukan kegiatan dibidang hukum adalah melakukan tindakan-tindakan yang bermacam-macam, seperti pembuatan dan penerapan hukum. Sejak hukum dalam beroperasinya menggunakan konsep konsep, maka iapun sebenarnya sudah terlibat kedalam permasalahan metodologis berdasarkan tuntutan dari metodologi ilmu tersebut, maka perumusan perumusan konsep dalam hukum juga tidak dapat dilepaskan dari unsur empirik yang menjadi dasarnya, atau dengan perkataan lain.

Konsep konsep hukum itu harus mempunyai dasar empiris. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Pada bab 3, pada bab ini membahas tentang pengembangan dan penegakan hukum, adanya hukum yang berproses didalam masyarakat bukanlah semata mata bergantung pada adanya suatu ketetapan, walaupun hukum berdasarkan pada ketetapan karena proses pengkaidahan yang dilakukan oleh penguasa.

Dalam hal pemegangan kekuasaan dan wibawa mempelopori proses pengkaidahan tersebut, maka terjadilah proses social engineering, sedangkan apabila yang dilakukan adalah menegaskan hukum yang telah ada, maka yang dilakukan adalah pengendalian sosial atau social control.

Pada bab 4, ini menjelaskan tentang histori dan terminologi kebijakan publik. Tanda tanda keberadaan kebijakan publik, kemudian ditemukan pada arkeologi masyarakat abad pertengahan, dimana padea masa itu struktur masyarakat sudah menjadi sedemikian beragam, diferensiatif, dan diversifikatif, maka spesifikasi keahlian dari masing masing bidang kajian menjadi keharusan bagi eksistensikeilmuan seseorang.

Kemudian, pada masa ini muncullah pakar pakar dibidang keuangan, hukum, perang, dan sebagainya, dimana mereka banyak memberikan sumbangan dalam pembuatan kebijakan publik dinegara atau kerajannya masing masing. Pada bab 5, bab ini menjelaskan tentang proses perumusan kebijakan publik, salah satu proses yang pokok dalam administrasi negara adalah kegiatan perumusan dan perumusan kembali kebijaksanaan pemerintah.

Kebijaksanaan itulah yang menentukan alasan dan tujuan organisasi serta pengesahan terhadap kegiatan kegiatan yang akan dilakukan. Perumusan kebijaksanaan merupakan kegiatan perencanaan (policy planning) dengan meletakkan keputusan keputusan hasil analisis masalah dalam rancangan kebijaksanaan pemerintah.

Disamping adanya metode metode analisis perumusan masalah seperti dikemukakan diatas , adapula teknik teknik dalam rangka perumusan masalah, yaitu analisis klasifikasi (classification analysis), analisis hierarki (hierarchy analysis), synectics, brainstorming, analisis asumsi (asumptive analysis). Secara metodologis, Parsons melakukan klasifikasi pendekatan kebijakan publik pada lima pendekatan, yaitu power approach, dan personality, cognition and information processing in policy making.

Pada bab 6 menjelaskan implementasi kebijakan publik, mengenai pelaksanaan (implementation) suatu kebijaksanaan, sesungguhnya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan sejak kebijaksanaan tersebut dalam perumusan dan proses penetapannya. Dapatlah dikatakan, bahwa semua kebijaksanaan pemerintahan itu barulah ada artinya, bila pelaksanaan kebijaksanaan itu dilakukan melalui jalan yang sesuai dan sebagaimana seharusnya untuk kepentingan rakyat.

Proses pelaksanaan kebijaksanaan (policy implementation) merupakan proses yang panjang dan meluas guna tercapainya tujuan kebijaksanaan itu karena penerapan (application) kebijaksanaan itu adalah terhadap rakyat, dan rakyat mempunyai sifat yang berkembang dengan kesadaran nilai nilai yang berkembang pula.

Pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan disebut dengan berbagai macam istilah, seperti implementation, performance, application, juga law enforcement. Pada hakikatnya administration adalah suatu rangkaian kegiatan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada bab 7 membahas tentang model model kebijakan publik, dalam kegiatan melakukan pengambilan kebijaksanaan, model model kebijaksanaan yang diketahui akan sangat membatu dalam usaha mempersiapkan kebijaksanaan yang kiranya cocok, tepat dan bermanfaat bagi rakyat. Untuk dapat mengerti dan memahami kehidupan masyarakat, perlu dikembangkan beberapa model kehidupan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, bahwa suatu model itu mengandung nilai nilai didalamnya, tidak hanya nilai nilai estetika seperti model baju yang sesuai dan serasi dengan bentuk tubuh pemakainya, tetapi juga mengandung nilai etika yang dilihat dari segi kepatutan dan kesulitan diukur dari nilai nilai etika yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun model model kebijaksanaan dilihat dari segi proses, ialah model proses itu sendiri (proces model), model elit massa (elite mass model atau elite model), model kelompok (group model), model sistem (system model), dan model kelembagaan (institutional model). Pada bab 8 menjelaskan tentang evaluasi kebijakan publik, evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu unsur fungsional dari kegiatan pengambilan kebijaksanaan dapat menentukan keberhasilan dari suatu program atau kebijaksanaan pemerintah.

Evaluasi kebijakan itu mempunyai peranan yang sangat penting untuk perkembangan dan kemajuan suatu negara. Dengan evaluasi itulah, suatu program atau kebijaksanaan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya sejak direncanakan sampai pada pelaksanaanya untuk mencapai tujuannya memenuhi kepentingan masyarakat.

Tujuan evaluasi ialah untuk memperoleh hasil (outcome) yang sebaik baiknya dengan jalan dan cara yang seefisien mungkin dalam perkembangan masyarakat. Pada umunya, penulis penulis memberikan definisi evaluasi sebagai, judge the merit of government programs, maksudnya adalah meneliti dan menilai keberhasilan pelaksanaan serta program program pemerintah. Ada tiga macam evaluasi kebijakan publik, yaitu evaluasi administratif, evaluasi yudisial, evaluasi politik.

Kesimpulan pembahasan dalam buku ini bahwa penulis menyajikan sebuah konteks kebijakan secara utuh yang sesuai tuntutan masyarakat dan sesuai tujuan kebijakan publik itu sendiri. Sehingga kebijakan publik yang dibuat pemerintah dapat berfungsi dengan baik dalam sebuah Negara.

Kelebihan buku : pemilih diksi yang ringan dibaca dan dipahami. Pembahasan terstruktur. Kekurangan buku : sulit bagi saya untuk menemukan kekurangan pada buku ini, karena menurut saya buku ini telah memberikan pengetahuan lengkap terkait hukun dan kebijakan publik kepada para pembaca.

Penulis : Riska Indah Puspita
Ar Media Kreatif - Jasa pembuatan website Portal Berita, Toko Online, Perusahaan, Bisnis, Landing Page, DLL. Untuk info lebih lanjut silakan hubungi kami WhatsApp

Rekomendasi