Von Edison Alouisci | Ancaman Pidana Bagi Penyelenggara Pemilu Jika Tidak Jujur dan Adil

Rujukan News | Saya mengutip beberapa pasal penting terkait KPU yang dianggap tidak jurdil dan melakukan kesalahan input data C1 Pada Pemilu 2019 sehingga di sinyalir merugikan salah satu pasangan calon presiden.

Alasan Alasan kesalahan input,lelah dll justru menunjukkan ke tidak profesional-an dalam melaksanakan tugas dan amanah rakyat.

Mengurangi suara prabowo sandi dan mengelembungkan suara jokowi dengan banyak bukti yang beredar luas di media jelas bukan faktor tidak sengaja melainkan kuat unsur kesengajaan bahwa oknum KPU memihak petahana.

Jika memang jurdil dan kesalahan input tidak di niatkan untuk curang,maka semestinya tidak mungkin begitu hebatnya penggelembungan suara jokowi dan begitu hebatnya pengurangan suara prabowo.

Ada banyak bukti bukti yang beredar luas di media sangat jelas bahwa hal ini sengaja di lakukan secara masif dan terstruktur sebab sungguh aneh jika ada kesalahan input C1 tetapi yang paling di rugikan adalah pihak oposisi.

APAKAH INI YG DISEBUT PERANG TOTAL ??

Menggunakan segala cara termasuk memanipulasi data C1 untuk memenangkan jokowi ??

Ingatlah bahwa suara rakyat yang tdk di tempatkan sesuai haknya memilih salah satu capres atau haknya di tempatkan pada yg bukan keinginanya maka itu adalah tanggung jawab KPU baik secara moral maupun secara konstitusional.

Bukan alasan yang tepat jika mengatakan petugas KPU lelah,capek dan lain lain sebab semua rakyat juga lelah dan capek memikirkan negara ini lebih baik !

Saya pribadi dan juga mewakili rakyat kecil merasa perlu untuk mengingatkan bahwa keadilan itu di mulai dari hati yang jujur,hati yg ikhlas dan hati yang takut dengan pertanggung jawaban tuhan di kemudian hari.

Menang atau kalah bukanlah hal yang perlu di takutkan tetapi takutlah kalau jadi penipu suara jutaan rakyat sebab itu lebih hina dari sebuah jabatan yang tidak akan bertahan satu abadpun !

Kalian orang orang KPU suatu saat tetaplah akan menjadi rakyat biasa yang tdk akan bernilai apa apa jika terus terusan melakukan kesalahan.

Berikut ini adalah praturan undang undang no.7 tahun 2017 tentang pemilu dan saya kutip beberapa pasal hanya sebagai pengingat bagi bawaslu dan kpu.

Pasal 543

Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/atau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 544

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan datadan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pasal 545

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 546

Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Undang undang diatas adalah aturan tugas bawaslu dan khususnya KPU untuk tdk main main melaksanakan tugas.

Jika hukum sudah dilanggar oleh elite politik maka rakyatpun bisa melanggar dan tidak perlu taat aturan misalnya kudeta atau anarkis pada Kpu.

Tentu saja kita tdk mengingkan hal hal demikian terjadi.Oleh karena itu KPU jangan berbuat curang dalam mendata suara rakyat.

INGAT BAHWA BANYAK RAKYAT PUNYA KECERDASAN TINGGI DAN TDK BISA DI PERMAINKAN OLEH ELITE POLITIK SEKALIPUN.

Rakyat mengawasi dan kontrol paling efektip dalam setiap kecurangan.

Semoga pihak penyelenggara pemilu jangan melukai hati rakyat kerena dalam pilpres ini bisa menjadi bencana jika KPU tdk benar benar berkerja profesional.

By.Von Edison Alouisci
Update 25.4.2019

Loading...