Sekretariat DPRD Jeneponto Tidak Paham UU Kebebasan PERS Sejumlah Wartawan Jeneponto Kecewa Lantaran Ditolak Untuk Meliput

RUJUKANNEWS.COM,JENEPONTO – Sejumlah wartawan yang bertugas di Kabupaten Jeneponto ditolak masuk diruangan untuk meliput kegiatan pelantikan anggota DPRD Jeneponto periode 2019-2024 di gedung DPRD Jeneponto, Jalan Pahlawan, Kecamatan Binamu, Selasa (27/08/2019).

Pantauan sejumlah wartawan yang dilarang masuk meliput, nampak terlihat wartawan telivisi Metrotv, dan KabarNews tidak bisa masuk meliput.

Akbar, wartawan Kabarnews, mengaku ditolak masuk ketempat acara oleh petugas yang berjaga di depan ruangan karena tidak memiliki identitas khusus.
Larangan ini dianggap sebagai bentuk pelanggaran Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Pelarangan itu melanggar kebebasan pers dalam melakukan pemberitaan,Bekerja mengambil data informasi, mengolah hingga menyiarkan informasi adalah tugas kerja pers yang diberi mandat oleh publik untuk menginformasikan kepentingan publik agar bisa mendapat informasi yang baik, benar dan utuh”.Ucapnya.

Lanjut Akbar dengan nada kecewa mengatakan harus ada id card khusus yang dikeluarkan sekretariat DPRD, baru wartawan bisa masuk meliput.

“Mungkin harus dipahami bersama bahwa landasan kemerdekaan dan kebebasan pers sangat jelas dan tertuang dalam Undang-undang sebagai bagian dari salah satu pilar kemerdekaan Republik Indonesia”.tegasnya.

Menurutnya, dalam pelantikan anggota DPRD di kabupaten/kota lain yang digelar lima tahun sekali biasanya mengeluarkan surat undangan yang ditujukan kepada redaksi sejumlah media. “Namun kenyataanya tidak ada,” jelasnya.

Hal senada dikatakan Jurnalis Gappa mengeluhkan hal sama. Dia mengaku ditolak masuk saat akan melakukan tugas jurnalistik meliput pelantikan anggota DPRD Jeneponto.

“Saya dan rekan seprofesi yang lain tidak boleh masuk meliput kegiatan ini,”ungkapnya.

Loading...