RujukanNews.com – Pemerintah Indonesia mempercepat penanganan darurat dan pemulihan pascagempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang kawasan Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Komitmen tersebut disampaikan di sela Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Lapangan Motang Rua, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Senin (17/8/2026).
Pantauan RujukanNews melalui media sosial BNPB Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan pemerintah langsung mengerahkan jajaran kementerian dan lembaga ke wilayah terdampak sejak awal kejadian.
Pratikno mengatakan pemerintah membagi penanganan berdasarkan kondisi setiap wilayah. Tim mengawal distribusi logistik menuju Kecamatan Reo, Manggarai, hingga menjangkau wilayah terisolir di Kecamatan Palue, Kabupaten Sikka.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Satgas DPR RI serta kementerian dan lembaga terkait melalui rapat langsung dan konferensi video. Koordinasi tersebut diarahkan untuk memastikan masa tanggap darurat berjalan cepat dan terukur.
Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto menjelaskan Posko Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, menampung dan menyalurkan bantuan untuk wilayah terdampak. Posko tersebut juga mengelola 50.000 paket bantuan dari Presiden RI yang dikirim ke dua posko utama di NTT, yakni Labuan Bajo dan Maumere.
Posko Labuan Bajo melayani Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Ngada. Sementara Posko Maumere menangani kebutuhan di Sikka, Ende, dan Nagekeo.
BNPB mengerahkan armada darat, laut, dan udara untuk menembus wilayah sulit. Enam pesawat disiagakan di Labuan Bajo dan lima pesawat di Maumere. Helikopter turut disiapkan untuk mendukung evakuasi medis darurat.
Pada jalur darat, pemerintah mengirim truk logistik berkapasitas besar ke sejumlah titik distribusi. Jalur laut diperkuat dengan kapal Pelni dan kapal feri, termasuk untuk menjangkau Pulau Palue.
Suharyanto menyebut korban meninggal dunia akibat gempa mencapai 54 jiwa per Senin (17/8). Pendataan korban luka masih berlangsung secara dinamis.
Ia meminta pemerintah daerah mendata kerusakan secara paralel dan berjenjang dengan metode by name by address. Pemerintah daerah tidak perlu menunggu data mencapai 100 persen untuk memulai intervensi perbaikan di wilayah terdampak.
